Polemik ‘Sumbangan’ di Sekolah, Begini Reaksi Ombudsman Jawa Barat

DAILYVOX.ID, Bandung - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat yang juga Pengamat Pendidikan Dan Satriana angkat suara terkait penggalangan sumbangan hasil silaturahmi antara Komite Sekolah dengan orangtua siswa.

Menurut dia, apabila sumbangan dari orangtua tersebut bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan, kata Dan, maka penggalangan dana tersebut dapat dikategorikan sebagai pungutan yang bertentangan dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

"Dalam peraturan tersebut jelas diatur penggalangan dana oleh Komite Sekolah bentuknya berupa bantuan atau sumbangan secara sukarela. Bukan berupa pungutan," ujar Dan Satriana, Kamis (17/11/2022).

Dia menyebut, mekanisme penggalangan sumbangan memang menjadi salah satu fokus pengawasan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat terhadap penyelenggaraan Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) dan Tahun Ajaran Baru 2022/2023.

Terdapat potensi maladministrasi dalam penerapan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 yang mencantumkan pilihan kategori besaran sumbangan yang disesuaikan dengan kemampuan orangtua, sehingga berpotensi melanggar bentuk sumbangan yang seharusnya bersifat secara sukarela.

"Kami mengapresiasi inisiatif Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk merevisi Peraturan Gubernur tersebut. Namun sampai hari ini perubahan tersebut belum terlihat efektif disosialisasikan dan diterapkan, sehingga masih berpotensi memunculkan penggalangan sumbangan dengan jumlah dan jangka waktu yang ditentukan seperti yang diduga terjadi di SMAN 3 Bekasi," paparnya.

Di sisi lain, lanjut dia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan mengatur dana pendidikan bagi satuan Pendidikan dapat bersumber dari bantuan pemerintah dan pungutan dari peserta didik atau orang tua selama dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini, pernyataan dan komitmen Gubernur melarang ada pungutan apapun karena semua anggaran pendidikan diurus oleh negara perlu didukung serta dikaitkan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang sejak Tahun Ajaran 2020 menggratiskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan ( SPP ) di sekolah menengah negeri dan bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) yang bersekolah di sekolah swasta dengan menyediakan anggaran pada Tahun 2020 sebesar 1,4 triliun setiap tahunnya.

Namun terhadap pernyataan tersebut masih perlu dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah anggaran yang disediakan pemerintah Provinsi sudah diperhitungkan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan atau masih kurang sehingga diperlukan sumber dana lain berupa pungutan atau sumbangan dari orangtua peserta didik untuk menutupi kekurangan pendanaan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan?

Apabila bantuan tersebut sudah dipastikan dapat mencukupi, maka larangan pungutan dari orangtua siswa menjadi relevan untuk diperjelas dan dituangkan dalam sebuah aturan.

"Namun jika kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, pernyataan larangan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian bagi penyelenggara pendidikan dan tanggungjawab orangtua dalam menyelenggarakan pendidikan," imbuh Dan Satriana.

Untuk itu, kata dia, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat telah memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyusun peraturan mengenai pendanaan Pendidikan di Jawa Barat sebagai payung hukum dalam mengatur besaran, mekanisme, maupun peruntukan keseluruhan dana pendidikan yang diterima satuan pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat agar pengelolaan pendanaan di satuan pendidikan dapat lebih transparan dan akuntabel dalam memenuhi standar nasional pendidikan.

Diberitakan sebelumnnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta tidak boleh ada pungutan apa pun di sekolah SMA/SMK/SLB yang menjadi kewenangan provinsi semua urusan anggaran pendidikan itu sepenuhnya diurus oleh negara.

Jika pun ada urgensi, itu pun harus mendapatkan izin tertulis dari gubernur. Hal itu diungkapkan oleh Emil sapaan akrabnya, dalam media sosialnya, Twitter, pada Rabu (16/11/2022). (*)